spot_img
Saturday, October 5, 2024
spot_img
HomeUncategorizedWabup " Rekomendasi BPK Mendorong Pelaksanaan GOOD Governance Lebih Efektif "

Wabup ” Rekomendasi BPK Mendorong Pelaksanaan GOOD Governance Lebih Efektif “

-

Sukabumi Kabupaten,Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri bersama Sekretaris Daerah  Ade Suryaman hadir pada  Exit Meeting Pemeriksaan Terinci  BPK RI perwakilan Prop Jawa Barat  atas Laporan Keuangan  Pemkab Sukabumi TA 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pendopo Sukabumi, Senin (17/4/23).

Pelaksanaan pemeriksaan terperinci merupakan tahap akhir pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kab Sukabumi tahun 2022 yang dilaksanakan oleh tim BPK Perwakilan Prov Jawa Barat.

Ketua tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Jawa Barat Iman Budiman  menyampaikan bahwa pemeriksaan fokus pada Sistem Pengawasan Internal baik pemeriksaan belanja, pemeriksaan kinerja, penyusunan atas pertanggungjawaban keuangan dan menilai atas kepatuhan Undang Undang.

Menurut Iman  pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas. BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara dengan maksud mengidentifikasi dan menemukan permasalahan yang ada pada pengelolaan kegiatan entitas yang diperiksa.

Selanjutnya Iman Budiman menyerahkan hasil Pemeriksaan BPK RI Jawa Barat kepada Pemerintah Kab Sukabumi diterima oleh Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri

Wakil Bupati Sukabumi dalam sambutanya menyatakan bahwa Pemeriksaan untuk mengetahui sampai sejauh mana laporan keuangan ini menjadi perhatian semua, hingga bagaimana Good governance bisa di laksanakan dengan efektif

” Kedatangan tim pemeriksa BPK RI perwakilan Jabar diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja perangkat daerah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan,” ujarnya.

Wabup berharap dari rekomendasi BPK RI tidak memperngaruhi terhadap opini yang akan diberikan oleh BPK RI sehingga Pemerintah Kab Sukabumi dapat mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian yang ke sembilan kali nya.

” Kami perintahkan kepada para kepala perangkat daerah yang dikoordinir oleh Inspektur untuk menyusun rencana  aksi atas penyelesaian tindak lanjutnya sesuai yang direkomendasikan  oleh BPK RI” ungkapnya.

Hadir Pada Acara tersebut Inspektorat, BPKAD, Bapenda, DPU, Disperkim, DPMPTSP, Disdagin, BPBD, RSUD Sekarwangi, RSUD Palabuhanratu serta RSUD Sagaranten.

Red

Related

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Trending