Sukabumi Kabupaten, Bossnewsmedia.com – Glorifikasi akan wacana pembangunan dan kemajuan Indonesia sebagai negara, keadilan ekonomi dan sosial menjadi seolah-olah utopis. Tidak sulit bagi kita untuk mendeteksi daerah-daerah di Indonesia yang memiliki sumber daya yang melimpah, akan tetapi faktanya daerah-daerah tersebut masih harus bergulat dengan ketimpangan yang kian hari meluas dan semakin akut. Dalam kacamata Islam, ketimpangan merupakan peringatan atas tanggung jawab yang belum sepenuhnya dijalankan dengan optimal. Dalam Nilai-nilai Dasar Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam Bab VI tentang Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi dapat kita pelajari bahwa keadilan bukan hanya sekadar pembagian kekayaan yang merata, akan tetapi pemberian hak yang proporsional sesuai dengan tempat dan kebutuhannya.
Senin,(27/1/25).
Untuk memahami bagaimana konsep ini dapat diterapkan, mari kita tengok secara seksama dua wajah nyata Indonesia: Papua, dengan kekayaan alam yang berlimpah tetapi kemudian tidak asing bagi kita melihat masyarakat di sana terpinggirkan dan seolah menjadi orang asing di rumahnya sendiri, dan Jakarta, kota megapolitan yang menyisakan cerita pilu di gang-gang sempit dan di setiap kumuhnya pemukiman.
Papua sebagai tanah yang diberkati akan tambang emasnya yang terbesar di dunia, namun ironi sekali bila kita lihat sebagian besar masyarakatnya masih hidup serba keterbatasan dan hidup di bawah garis kemiskinan. Sumber daya alamnya bahkan sejauh ini menjadi tumpuan industri global dan setidaknya tujuh negara di dunia mengandalkan perekonomiannya pada sektor tambang di Papua, namun masyarakat adat yang telah menjaga tanah tersebut selama berabad-abad sering kali tidak mendapatkan bagian yang layak. Mereka seolah kaum papah yang tidak punya kendali atas kekayaan yang seharusnya menjadi hak mereka, sementara pembangunan infrastruktur yang dijanjikan sering kali berakhir setengah jalan.
Dalam pandangan ideologi Himpunan Mahasiswa Islam, lebih lanjut dapat kita urai bahwa keadilan ekonomi menuntut redistribusi kekayaan yang tidak hanya menyasar angka-angka statistik, tetapi menyentuh langsung kehidupan masyarakat kecil. Papua mengajarkan kita bahwa sekadar memberikan dana otonomi khusus tidaklah cukup. Ada yang hilang dalam prosesnya: suara masyarakat adat, rasa memiliki atas tanah mereka, dan kepercayaan bahwa pembangunan berpihak kepada mereka.
Islam jauh-jauh hari telah menegaskan bahwa kekayaan alam adalah titipan Allah untuk dimanfaatkan secara adil dan bijaksana. Di Papua, konsep ini dapat dihidupkan kembali dengan pendekatan berbasis komunitas. Perusahaan besar harus lebih dari sekadar penyumbang pajak; mereka harus menjadi mitra masyarakat. Dana yang dihasilkan dapat dialokasikan untuk membangun sekolah, pusat kesehatan, pelatihan keterampilan, dan kebutuan publik lainnya yang memungkinkan masyarakat Papua memiliki kedaulatan atas ekonominya.
Berbeda dengan Papua, Jakarta tidak memiliki kekayaan tambang atau hasil alam yang berlimpah. Namun, ia memiliki daya tarik sebagai pusat ekonomi yang menyedot penduduk dari berbagai penjuru negeri. Gemerlap pencakar langit di ibu kota sering kali hanya menjadi pemandangan jauh bagi mereka yang hidup di kawasan kumuh seperti di pinggiran Jakarta Utara. Di balik hiruk-pikuk kota, ada keluarga-keluarga yang harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, terkadang hanya dengan upah harian kecil yang diam-diam harus rebutan antara membeli lauk atau susu anak.
Dalam Society and History, Murtadha Muthahhari menegaskan pentingnya keadilan sosial sebagai pondasi masyarakat yang sehat. Keadilan ini bukan hanya soal mengentaskan kemiskinan, tetapi juga memastikan semua orang memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Di Jakarta, keadilan sosial sering kali terbentur dengan kenyataan bahwa mereka yang miskin sulit keluar dari lingkaran kemiskinannya. Anak-anak dari kawasan kumuh lebih sulit mendapat pendidikan berkualitas, sehingga peluang untuk memperbaiki nasib semakin kecil.
Dalam perspektif Islam, pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai ketidakadilan ini. Dana zakat yang selama ini terkumpul di ibu kota dapat dimanfaatkan lebih efektif untuk memberikan beasiswa atau pelatihan keterampilan bagi generasi muda di kawasan kumuh. Sementara itu, perusahaan dan pemerintah dapat bersinergi menciptakan program-program yang mengintegrasikan mereka ke dalam sektor formal, memberi peluang kerja yang lebih baik dan berkelanjutan.
Atas berbagai permasalahan tersebut, baik di Papua maupun Jakarta, persoalan ketimpangan ekonomi dan sosial membutuhkan pendekatan yang melibatkan semua pihak. Dalam pandangan ideologi Himpunan Mahasiswa Islam dan pemikiran Muthahhari, sebagaimana dijelaskan dalam Nilai-nilai Dasar Perjuangan dan Society and History, keadilan bukanlah sebuah kondisi statis, tetapi perjuangan sustainable untuk memenuhi hak-hak setiap orang sesuai dengan porsinya. Islam telah menyediakan kerangka nilai yang kuat, di mana kekayaan tidak hanya menjadi milik segelintir orang, melainkan menjadi sarana untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat.
Papua hari ini membutuhkan pengakuan atas hak masyarakat adat untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan sumber daya alam mereka sendiri. Sementara itu, Jakarta membutuhkan sentuhan kebijakan yang tidak hanya memandang angka-angka ekonomi, tetapi juga cerita-cerita manusia yang terpinggirkan.
Dengan memadu-madankan semangat Islam yang berprinsip pada keadilan, serta kesadaran kolektif untuk membangun bersama, ketimpangan yang terjadi di Papua dan Jakarta seharusnya bukanlah sesuatu yang tidak dapat diselesaikan. Kita hanya perlu menghidupkan kembali esensi dari ajaran Islam: bahwa setiap manusia adalah khalifah di bumi ini, dan keadilan adalah titipan yang harus dijaga bersama.
Reporter : Alamsyah
