Bandung Kabupaten,Bossnewsmedia.com – Bangsa Indonesia hari ini tengah berupaya keras menegakkan keadilan sosial dan memperjuangkan reformasi yang sejati. Dua dekade lebih pascareformasi 1998, luka sejarah akibat penindasan, pelanggaran HAM, serta pembungkaman kebebasan berpendapat di masa Orde Baru belum sepenuhnya pulih.
Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional di tengah kondisi bangsa yang masih berjuang melawan korupsi dan otoritarianisme justru mencederai nurani publik. Sebab, Soeharto bukan hanya tokoh sejarah yang memimpin Indonesia selama 32 tahun, tetapi juga simbol kekuasaan yang menindas demokrasi dan melahirkan budaya ketakutan. Ratusan ribu korban jatuh akibat operasi militer di Aceh, Timor Timur, Papua, dan berbagai tragedi politik lainnya yang belum terselesaikan secara hukum.
Menjadikan Soeharto sebagai pahlawan di tengah luka sejarah yang belum disembuhkan berarti mengaburkan batas antara pelaku dan pahlawan, antara penindasan dan pengabdian.
Dalam perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci, kekuasaan yang lama berkuasa tidak hanya mempertahankan dominasinya melalui kekuatan koersif (militer dan hukum), tetapi juga melalui hegemoni budaya, yaitu upaya menciptakan citra baik agar penguasa diterima sebagai penyelamat.
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dapat dibaca sebagai bagian dari upaya membangun hegemoni ingatan mengontrol narasi sejarah agar generasi baru memandang masa Orde Baru sebagai masa keemasan, bukan masa represi.
Sedangkan menurut teori keadilan transisional (transitional justice) yg dikeluarkan oleh Ruti G seorang pemikir dari Amerika, negara seharusnya tidak memberi penghargaan kepada individu yang masih menyisakan catatan pelanggaran HAM berat tanpa adanya pengakuan, pengadilan, dan rekonsiliasi yang jujur. Penghargaan sebelum penyelesaian keadilan adalah bentuk pengkhianatan terhadap korban dan prinsip moral bangsa.
Pernyataan Sikap
Dengan menimbang kondisi objektif bangsa dan berpijak pada prinsip keadilan serta kejujuran sejarah, maka kami menolak penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.
Kami menilai bahwa:
1. Gelar pahlawan adalah simbol moral tertinggi negara terhadap seseorang yang mengorbankan kepentingan pribadinya demi rakyat, bukan simbol penghormatan bagi rezim yang menindas kebebasan rakyat.
2. Penetapan ini berpotensi menurunkan martabat gelar kepahlawanan itu sendiri dan mencederai rasa keadilan korban pelanggaran HAM di masa Orde Baru.
3. Pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara, perlu meninjau ulang kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi publik, fakta sejarah, dan prinsip keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
Kepahlawanan tidak lahir dari kekuasaan, tetapi dari keberanian menegakkan kebenaran. Maka, bangsa ini tidak akan tumbuh besar dengan menutupi luka sejarahnya, melainkan dengan mengakuinya secara jujur.
Red
