spot_img
Tuesday, November 18, 2025
spot_img
HomeJawa BaratSoeharto Resmi Diangkat Jadi Pahlawan Nasional, Publik Meluap: “Ini Mengkhianati Semangat Bulan...

Soeharto Resmi Diangkat Jadi Pahlawan Nasional, Publik Meluap: “Ini Mengkhianati Semangat Bulan Pahlawan!”

-

Bandung,Bossnewsmedia.com – Oleh: Ahmad Rio Nugraha – Presiden Mahasiswa UNIKU (Koordinator BEM se-Kuningan)

Sabtu,(16/11/25).

Penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional pada momentum ” November Bulan Pahlawan ” langsung memicu gelombang penolakan besar di berbagai daerah. Keputusan pemerintah tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai kepahlawanan yang seharusnya dijunjung tinggi setiap November, yakni keberanian, integritas, dan perjuangan tanpa bayang-bayang pelanggaran kemanusiaan.

Tak lama setelah pengumuman resmi, kritik publik mengalir deras. Media sosial dibanjiri kecaman dan tagar #SoehartoBukanPahlawan, mencerminkan kekecewaan masyarakat sipil, aktivis HAM, akademisi, hingga mahasiswa. Banyak pihak menilai bahwa mengangkat Soeharto sebagai pahlawan berarti mengabaikan sejarah panjang pelanggaran HAM, pembungkaman kebebasan berekspresi, serta praktik korupsi yang menjadi catatan kelam era Orde Baru.

Pengamat menyebut keputusan ini sebagai langkah yang berpotensi “memutihkan sejarah” tanpa melibatkan suara para korban. Mereka menegaskan bahwa penganugerahan gelar pahlawan harus diberikan kepada figur yang mewakili nilai keadilan dan keberpihakan pada rakyat bukan kepada tokoh yang meninggalkan kontroversi mendalam dalam perjalanan bangsa.

Di tengah perdebatan tersebut, juga mengangkat kembali nama Marsinah. Aktivis buruh yang gugur saat memperjuangkan hak-hak pekerja ini dinilai lebih mencerminkan makna kepahlawanan yang sesungguhnya. Keberaniannya menghadapi penindasan dan pengorbanannya yang tragis dianggap lebih layak mendapat penghormatan negara.

Penetapan Soeharto yang dilakukan pada Bulan Pahlawan akhirnya dinilai mengaburkan makna penghormatan terhadap para pejuang bangsa. Alih-alih memperkuat nilai sejarah, keputusan ini justru membuka kembali luka lama sekaligus memunculkan polemik nasional.

Gelombang penolakan diperkirakan terus berkembang dalam beberapa hari ke depan. Publik mendesak pemerintah untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dan mempertimbangkan kembali keputusan yang dikhawatirkan dapat merusak integritas sejarah serta mengabaikan suara korban masa lalu.

Red

Related

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Trending